Pembangunan negara yang berkelanjutan merupakan tujuan yang sangat penting bagi Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran pemerintah sangatlah vital. Peran pemerintah dalam mendorong pembangunan negara yang berkelanjutan di Indonesia tidak bisa dianggap enteng.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pembangunan negara yang berkelanjutan tercapai. Beliau menyatakan bahwa “pemerintah harus menjadi motor penggerak dalam pembangunan berkelanjutan, dengan memastikan kebijakan yang pro lingkungan dan pro masyarakat.”
Salah satu langkah yang telah diambil oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta perlindungan terhadap hutan dan sumber daya alam lainnya.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merugikan masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati, yang menyatakan bahwa “pemerintah harus memperhatikan hak-hak masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan yang diambil.”
Namun, peran pemerintah dalam mendorong pembangunan negara yang berkelanjutan masih banyak yang harus diperbaiki. Menurut data dari Greenpeace Indonesia, masih terdapat banyak kebijakan pemerintah yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi merugikan masyarakat.
Dengan demikian, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendorong pembangunan negara yang berkelanjutan. Hanya dengan kerjasama yang baik, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.