Pembangunan Negara dan Pemberantasan Kemiskinan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan negara melibatkan berbagai aspek, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.
Menurut Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, pembangunan negara harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan sosial. “Pembangunan negara harus berpihak pada rakyat, dengan memperhatikan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan,” ujarnya.
Namun, tantangan terbesar dalam pembangunan negara adalah kemiskinan. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan dan perbatasan. Hal ini menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan nasional untuk mencapai target pengentasan kemiskinan.
Pemberantasan kemiskinan memerlukan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat secara bersama-sama. Menurut Direktur Eksekutif Koalisi Rakyat Miskin Indonesia (KRMI), Aris Widodo, “Pemberantasan kemiskinan memerlukan kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan lapangan kerja.”
Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan mengentaskan kemiskinan. Dengan memprioritaskan pembangunan negara yang inklusif dan berkelanjutan, serta melakukan langkah-langkah konkret dalam pemberantasan kemiskinan, Indonesia dapat mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Dalam upaya mencapai visi pembangunan negara dan pemberantasan kemiskinan, peran serta seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera untuk seluruh rakyatnya.