Ketimpangan pembangunan negara yang tidak adil di Indonesia telah menjadi perhatian serius bagi banyak pihak. Banyak ahli dan tokoh penting telah mengkritisi ketimpangan ini, karena dampaknya yang sangat merugikan bagi masyarakat.
Menurut data yang dikutip dari Kementerian PPN/Bappenas, ketimpangan pembangunan di Indonesia masih sangat terasa. Hal ini terlihat dari disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau Jawa dan luar Jawa. Prof. Riwanto Tirtosudarmo dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan, “Ketimpangan pembangunan yang tidak adil ini dapat menyebabkan ketegangan sosial dan ketidakstabilan politik di Indonesia.”
Kritik juga datang dari Dr. Arief Anshory Yusuf, seorang ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Menurutnya, “Ketimpangan pembangunan yang terus terjadi di Indonesia dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merugikan seluruh rakyat Indonesia.”
Ketimpangan pembangunan yang tidak adil ini juga menjadi sorotan dari berbagai organisasi internasional. Bank Dunia dalam laporannya menyebutkan bahwa ketimpangan pembangunan di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Dalam mengatasi ketimpangan pembangunan yang tidak adil di Indonesia, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan semua pihak terkait. Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dan pemerintah daerah untuk menciptakan pembangunan yang lebih merata.
Dengan adanya kritik dan perhatian yang semakin meningkat terhadap ketimpangan pembangunan yang tidak adil di Indonesia, diharapkan langkah-langkah konkret dapat segera diimplementasikan. Sehingga, semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang berkeadilan.