Ketimpangan pembangunan merupakan masalah serius yang masih dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi ketika pembangunan hanya terpusat di daerah-daerah tertentu, sementara daerah lain terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses yang sama terhadap infrastruktur dan sumber daya. Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan ini, diperlukan kebijakan yang adil dan berkeadilan.
Menurut Prof. Dr. Rizal Ramli, ekonom senior Indonesia, ketimpangan pembangunan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. “Ketimpangan pembangunan akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan dapat menjadi pemicu konflik sosial,” ujarnya.
Salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan pembangunan adalah melalui kebijakan yang adil. Kebijakan yang adil harus memastikan bahwa pembangunan terjadi merata di seluruh wilayah negara, tanpa membedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa “pembangunan yang merata akan menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi bagi masyarakat.”
Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah yang terpinggirkan dan kurang berkembang. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur dan program pembangunan di daerah-daerah tersebut. Menurut Dr. Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, “pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pembangunan digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam mengatasi ketimpangan pembangunan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto, mantan Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, yang menyatakan bahwa “partisipasi masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan.”
Dengan menjalankan kebijakan yang adil dan berkeadilan, diharapkan ketimpangan pembangunan dapat diatasi secara bertahap dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga, setiap masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan dan berkeberlanjutan.