Ketimpangan pembangunan di Indonesia memang menjadi permasalahan yang sangat serius. Namun, apa sebenarnya yang salah dengan kebijakan pembangunan yang selama ini diterapkan? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menjadi penyebab utama ketimpangan ini?
Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan pembangunan di Indonesia masih sangat tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat besar. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Dr. Asep Suryahadi, seorang pakar ekonomi dari Universitas Padjadjaran, yang menemukan bahwa ketimpangan pembangunan di Indonesia semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu faktor yang menjadi penyebab ketimpangan pembangunan di Indonesia adalah kebijakan pembangunan yang belum merata. Menurut Prof. Dr. Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kebijakan pembangunan yang selama ini diterapkan cenderung lebih menguntungkan daerah-daerah yang sudah maju, sementara daerah-daerah tertinggal masih terpinggirkan.
“Kebijakan pembangunan yang selama ini hanya berfokus pada daerah-daerah yang sudah maju akan semakin memperparah ketimpangan pembangunan di Indonesia. Kita perlu melakukan perubahan paradigma dalam merencanakan kebijakan pembangunan agar dapat mencapai kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prof. Rizal Ramli.
Selain itu, faktor lain yang juga turut berperan dalam ketimpangan pembangunan di Indonesia adalah kurangnya alokasi anggaran untuk daerah-daerah tertinggal. Menurut Dr. Asep Suryahadi, pemerintah perlu lebih memperhatikan alokasi anggaran untuk daerah-daerah yang masih tertinggal agar dapat mengurangi ketimpangan pembangunan.
“Diperlukan kebijakan yang lebih progresif dalam alokasi anggaran pembangunan agar daerah-daerah tertinggal juga mendapatkan bagian yang cukup untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya,” tambah Dr. Asep Suryahadi.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang belum merata. Perlu adanya perubahan paradigma dalam merencanakan kebijakan pembangunan agar dapat mencapai kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi ketimpangan ini demi terciptanya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.