Salah satu strategi pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan jalan tol adalah dengan terus mendorong investasi dalam sektor ini. Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pemerintah membutuhkan investasi sebesar Rp 4.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan tol dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antar kota dan provinsi di Indonesia.
Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti memberikan insentif fiskal kepada investor, mempercepat proses perizinan, serta melakukan kerjasama dengan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Menurut CEO PT Jasa Marga, Desi Arryani, kerja sama dengan swasta sangat penting untuk mempercepat pembangunan jalan tol di Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan strategi pembebasan lahan secara masif untuk proyek pembangunan jalan tol. Menurut Direktur Jenderal Bina Marga, Sugiyartanto, pembebasan lahan yang cepat dan efisien merupakan kunci utama dalam mengakselerasi pembangunan jalan tol. Pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kelancaran proses pembebasan lahan.
Namun, meskipun banyak strategi yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan tol di Indonesia. Salah satunya adalah masalah pembebasan lahan yang seringkali menjadi hambatan utama dalam proyek pembangunan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah terus berupaya menemukan solusi terbaik guna mengatasi kendala tersebut.
Dengan adanya strategi pemerintah yang terencana dengan baik, diharapkan pembangunan jalan tol di Indonesia dapat terus diakselerasi untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Sebagai salah satu infrastruktur penting, pembangunan jalan tol akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.