Memahami ketimpangan pembangunan negara yang tidak merata di Indonesia merupakan hal yang penting untuk kita semua. Ketimpangan ini dapat dilihat dari disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara pulau Jawa dan luar Jawa, serta antara pendapatan masyarakat yang tinggi dan rendah.
Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan pembangunan di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakmerataan distribusi sumber daya, infrastruktur yang belum merata, serta kurangnya akses pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah terpencil.
Pakar ekonomi, Dr. Rizal Ramli, mengatakan bahwa ketimpangan pembangunan yang tidak merata di Indonesia merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan redistribusi sumber daya dan memperbaiki infrastruktur di daerah-daerah terpinggirkan agar pembangunan bisa merata di seluruh wilayah Indonesia.
Salah satu contoh ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di Indonesia adalah disparitas antara pulau Jawa dan luar Jawa. Mayoritas investasi dan pembangunan infrastruktur masih terpusat di pulau Jawa, sehingga daerah-daerah di luar Jawa masih terbelakang dalam hal pembangunan.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di Indonesia. Salah satunya adalah melalui program pembangunan daerah tertinggal dan daerah perbatasan yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
Dengan memahami ketimpangan pembangunan yang tidak merata di Indonesia, kita sebagai masyarakat harus turut serta mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Dengan adanya kesadaran dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan pembangunan di Indonesia dapat menjadi lebih merata dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia.