Kritik terhadap Kebijakan Ekonomi Orde Baru dalam Pembangunan Negara telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan di kalangan para akademisi dan pakar ekonomi. Sejak era Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto, kebijakan ekonomi yang diterapkan telah menuai berbagai kritik dari berbagai pihak.
Salah satu kritik yang sering dilontarkan terhadap kebijakan ekonomi Orde Baru adalah mengenai ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Profesor Thee Kian Wie, ekonom senior dari Universitas Indonesia, kebijakan ekonomi Orde Baru cenderung memberikan keuntungan kepada kelompok-kelompok tertentu, seperti keluarga Soeharto dan kroni-kroninya. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kelompok yang kaya dan miskin semakin membesar.
Selain itu, kebijakan ekonomi Orde Baru juga dianggap kurang progresif dalam menggerakkan sektor industri dan pertanian. Menurut Dr. Sudarno Sumarto, peneliti senior dari SMERU Research Institute, kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh pemerintah pada masa itu justru menghambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan negara.
Kritik terhadap kebijakan ekonomi Orde Baru juga mencakup masalah korupsi dan nepotisme yang merajalela. Menurut data dari Transparency International, Indonesia pada masa Orde Baru dikenal sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Banyak proyek pembangunan yang dipaksakan demi kepentingan pribadi para pejabat, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
Dengan adanya kritik ini, para pakar ekonomi dan akademisi menekankan pentingnya pembaharuan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Profesor Thee Kian Wie menegaskan bahwa “pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika kebijakan ekonomi yang adil dan transparan diterapkan.”
Sebagai negara yang terus berkembang, Indonesia perlu belajar dari kesalahan masa lalu dan mengambil pelajaran berharga dari kritik terhadap kebijakan ekonomi Orde Baru. Dengan demikian, pembangunan negara dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.