Kebijakan pembangunan negara yang tidak adil dan merata seringkali menjadi topik yang kontroversial dalam pembahasan mengenai ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki kesenjangan ini, namun masih banyak yang berpendapat bahwa upaya tersebut belum cukup efektif.
Menurut pakar ekonomi, Bambang Brodjonegoro, kebijakan pembangunan yang tidak adil dan merata dapat menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin membesar. Beliau menyatakan bahwa “ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan manfaat pembangunan akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.”
Salah satu contoh kebijakan yang dianggap tidak adil adalah pembangunan infrastruktur yang cenderung menguntungkan daerah-daerah perkotaan daripada daerah pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran yang lebih besar untuk proyek-proyek infrastruktur di kota-kota besar, sementara daerah pedesaan masih terpinggirkan.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, kebijakan pembangunan yang tidak merata juga dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan. “Ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan,” ujarnya.
Sebagai negara demokratis, seharusnya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan adalah adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan pada keadilan sosial dan ekonomi.
Diperlukan upaya nyata dari pemerintah dan seluruh stakeholder terkait untuk memperbaiki kebijakan pembangunan yang tidak adil dan merata. Konsultasi dengan ahli dan masyarakat luas perlu dilakukan guna mendapatkan masukan yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang ada.
Dengan demikian, tinjauan kritis terhadap kebijakan pembangunan negara yang tidak adil dan merata perlu terus dilakukan agar pembangunan di Indonesia dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela, “Keadilan sosial dan ekonomi adalah pondasi perdamaian yang kokoh.” Semoga dengan upaya bersama, Indonesia dapat mencapai pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya.