Meninjau kebijakan pembangunan negara yang tidak merata memang menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mencapai kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sebuah negara yang luas seperti Indonesia, tidaklah mudah untuk memastikan bahwa pembangunan terjadi secara merata di seluruh wilayah.
Menurut pakar ekonomi, Dr. Soejono Soekanto, “Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi di antara masyarakat.” Ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, infrastruktur yang kurang memadai, hingga kebijakan pembangunan yang tidak tepat.
Salah satu solusi yang diusulkan oleh Dr. Soekanto adalah perlunya pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pembangunan yang telah ada. “Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan yang telah diterapkan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar merata dan berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Meninjau kebijakan pembangunan negara yang tidak merata juga perlu melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta. Menurut Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, “Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sangatlah penting dalam memastikan bahwa pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.”
Dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan bahwa tantangan ketidakmerataan pembangunan dapat diatasi dan solusi yang tepat dapat ditemukan. Sehingga, Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.