Kebijakan pembangunan yang tidak adil seringkali menjadi permasalahan yang terabaikan di Indonesia. Ketidakmerataan pembangunan di berbagai daerah menjadi bukti nyata bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dalam hal kebijakan pembangunan.
Menurut para ahli, ketidakadilan dalam kebijakan pembangunan dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin membesar. Profesor Bambang Suryadi dari Universitas Indonesia mengatakan, “Ketidakmerataan pembangunan tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperburuk kondisi sosial masyarakat.”
Salah satu contoh nyata dari kebijakan pembangunan yang tidak adil adalah pembangunan infrastruktur yang hanya difokuskan di daerah-daerah perkotaan. Hal ini menyebabkan daerah-daerah pedesaan terpinggirkan dan sulit untuk mengakses fasilitas publik yang layak. Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan.
Pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu memahami pentingnya adanya kebijakan pembangunan yang merata. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, “Kita perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan yang sudah ada dan memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.”
Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih adil. Dengan memahami ketidakmerataan pembangunan di Indonesia, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih berkeadilan dan berdampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia.